Pemprov Papua Gelar Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Penyusunan TKKSD Tahun 2025
Jayapura, 4 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Tapem Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah sekaligus Penyusunan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Papua Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Biro Tapem Kesra, Lantai 6 Kantor Gubernur Papua, dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat teknis terkait.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Herman Ick, SH., M.KP., yang dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan kerja sama daerah, termasuk pembentukan TKKSD, harus dilakukan secara terstruktur dan berpedoman pada ketentuan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya menggarisbawahi praktik terbaik yang diterapkan di berbagai provinsi lain guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata dari setiap kerja sama daerah di Papua.
Herman menambahkan bahwa penyusunan regulasi, termasuk Raperda terkait kerja sama daerah, harus sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua. Papua diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan kerja sama yang produktif, berorientasi pada hasil, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah prioritas setelah pembentukan tim adalah melakukan inventarisasi seluruh bentuk kerja sama yang telah dijalankan oleh setiap SKPD. Tugas tersebut menjadi bagian dari peran strategis Biro Tapem Kesra untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kerja sama memberikan nilai tambah bagi pembangunan di Provinsi Papua.
Dalam forum ini, peserta rapat juga diberi kesempatan menyampaikan masukan dan saran sebagai upaya penyempurnaan mekanisme kerja sama daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap evaluasi dan penyusunan TKKSD Tahun 2025 dapat memperkuat sinergi antar-OPD, meningkatkan tata kelola kerja sama daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih cepat dan pelayanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah Papua.***
