Pemprov Papua Gelar Rapat Persiapan Rakerda Tahun 2025
Jayapura, — Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat persiapan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2025, bertempat di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Papua, Senin (27/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A. F. Rumaropen, didampingi para asisten serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Adapun agenda utama rapat meliputi:
• Pembahasan progres dan capaian pelaksanaan 10 program kerja 100 hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, termasuk penyusunan grand design pembangunan 2025–2030 yang akan menjadi bahan sambutan Gubernur pada Rakerda.
• Penajaman visi dan misi Gubernur Papua dalam dokumen RPJMD.
• Pembahasan agenda dan poin kesepakatan antara Gubernur dengan para bupati/wali kota se-Papua.
• Penyesuaian agenda tambahan SKPD, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan kegiatan pendukung lainnya dalam pelaksanaan Rakerda.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Aryoko menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara Sekretaris Daerah, para asisten, dan kepala OPD dalam mempersiapkan seluruh agenda Rakerda secara matang. Ia juga menugaskan Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan seluruh kelengkapan kegiatan siap sebelum pelaksanaan Rakerda yang dijadwalkan pada 30 Oktober 2025.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh program kerja pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berjalan efektif di lapangan,” ujar Aryoko.
Selain membahas kesiapan teknis, rapat juga mempersiapkan penyusunan tema Rakerda 2025. Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara kegiatan telah memastikan koordinasi dengan para kepala daerah, kepala OPD provinsi papua, serta tamu undangan yang akan hadir pada kegiatan Rakerda yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Oktober 2025 mendatang.
Rakerda Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Papua.***
